Fasilitas Pendidikan di Daerah Terpencil

JAKARTA - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama memfasilitasi program untuk pe-jiguatan upaya pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil.

Kerja sama ini untuk mengatasi masih adanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pinggiran yang terpencil atau perbatasan yang luput dari perhatian pemerintah. Untuk dapat mengenyam pendidikan, anak-anak di daerah terpencil harus menempuh jarak puluhan kilometer, bahkan berhari-hari.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, mengatakan, pemilihan lokasi awal daerah yang mendapatkan bantuan pengembangan pendidikan berdasarkan pertimbangan besarnya populasi, masalah, dan potensi keberhasilannya. Ia mencontohkan penbangu-nan di Aceh pascatsunami. Ia mengatakan, walau provinsi yang dibantu USAID hanya terbatas lima provinsi, yang penting dicari model terobosan, inovasi, dan belajar apa yang dapat dipelajari dari model inovasi. "Mana yang lebih baik lahir dari pengalaman kita, yang kontekstual, dan sangat relevan secara sosio-kultural, di mana bisa mengembangkan guru, didukung oleh provinsi, kabupaten, Kementerian Kersa, Kemendiknas, dan Kementerian Agama," katanya di Ja-
karta, Rabu (7/4).

Fasli mengatakan, pemerintah mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada daerah yang kurang terjangkau. Tanpa ada bantuan dari luar negeri, kata Fasli, pemerintah tetap memerhatikan pendidikan di wilayah terpencil atau perbatasan. "Kita punya program yang banyak dan sudah punya komitmen," katanya.

USAID, jelas Fasli, bukan satu-satunya bantuan luar negeri untuk pendidikan. Ada Jepang, Australia, dan UNICEF. Tapi, jangan sampai diulang-ulang yang sudah dibuktikan berhasil. Oleh karena itu, berbagai proyek luar negeri dikoordinasikan, di mana saja wilayah yang perlu diperhatikan, siapa yang akan di-
kembangkan. "Selalu kita lihat dalam kacamata besar, kita juga tidak bisa selalu menunggu bantuan dari luar. Kita pakai rupiah," katanya menegaskan.

Hal senada diutarakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Mohammad Ali. Ia mengatakan mempunyai program untuk melayani daerah perbatasan dan terpencil. "Kita bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Manajeman Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama untuk sekolah berbasis pesantren, agama Islam," ujarnya. Kerja sama itu, katanya, dengan membangun pesantren di perbatasan, tak hanya untuk menjangkau pendidikan, tapi juga sebagai penyangga daerah perbatasan.